Prioritastv.com, Lampung Barat — Tangan mereka masih sibuk membuka dan menutup kembali lipatan kertas suara. Meskin mata yang sudah separuh katup, mereka paksa untuk memandang dengan jeli, jangan sampai terdapat kesalahan perhitungan.
Walau sebentar lagi, ayam jantan berkokok, menandakan datangnya fajar. Namun, tubuh mereka terlihat masih saja bekerja, tak ubahnya sebuah robot. Nyaris 24 jam mereka bekerja tanpa mendapat kesempatan untuk tidur.
Beginilah gambaran satu di antara para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada satu TPS yang ada di Pekon Sukamaju, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat.
Bukan hanya di TPS tersebut, fenomena semacam itu juga dialami sejumlah TPS di Lampung Barat.
Pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 lalu, para petugas KPPS mesti berubah mode dari manusia biasa menjelma robot yang disetel sedemikian rupa demi merampungkan suatu pekerjaan.
Kelelahan yang dialami sejumlah petugas KPPS ini, tak sebanding dengan bentuk perhatian yang diterima.
Mereka harus mengalami beberapa hal yang merugikan. Sebut saja seluruh TPS di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat.
Media ini mewawancarai satu di antara petugas KPPS yang bertugas di TPS yang ada di Kelurahan Way Mengaku.
Menurut keterangan petugas KPPS itu, pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) diduga memaksa seluruh petugas KPPS di wilayah tersebut untuk bersedia menyepakati sebuah perjanjian.
Perjanjian tersebut menyebut, petugas KPPS setuju untuk memberikan sejumlah uang yang berasal dari biaya operasional KPPS kepada pihak PPS.
Petugas KPPS tersebut membeberkan, di TPS tempat ia bertugas, pihak PPS meminta agar biaya operasional KPPS dipangkas sebesar Rp 1,2 juta dari total Rp4,3 juta.
“Kalau kata PPS-nya, pemotongan itu buat bikin laporan pertanggungjawaban sebesar Rp350 ribu, laporan kinerja Rp350 ribu, stempel Rp100 ribu, operasional KPPS Rp200 ribu, dan logistik Rp 200 ribu,” sebut dia.
Sebanyak 21 TPS, diceritakannya, hanya 5 TPS yang menolak.
“Tadinya, 5 TPS itu nolak, tapi karena diancam sama PPS-nya, terpaksa mereka ngikut,” ungkap petugas KPPS tersebut, Senin (19/2/2024).
“Kata PPS-nya, kalau kita gak setuju, ya udah misalnya nanti ada apa-apa mereka gak mau tanggung jawab,” lanjut dia menirukan petugas PPS yang memberikan ancaman tersebut.
Ia melanjutkan, demi mengamankan pemotongan anggaran tersebut, tiap-tiap Ketua KPPS diharuskan menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai.
Selain di Kelurahan Way Mengaku, dirinya menceritakan, pemotongan serupa juga terjadi di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat.
Informasi ini ia dapatkan dari seorang temannya yang bertugas sebagai petugas KPPS di Pekon tersebut.
“Kawan saya yang jadi KPPS di Pekon Kubu Perahu bilang, biaya operasional mereka juga dipotong,” ujar petugas KPPS itu.
Satu di antara petugas KPPS di Pekon Kubu Perahu menceritakan kepada media ini, pihaknya sempat didesak untuk menyetujui pemotongan biaya operasional oleh pihak PPS setempat.
“Biaya operasional kami sempat mau dipotong Rp1,2 juta, tapi kami tolak. Terus turun jadi Rp 700 ribu, tapi tetap kami tolak,” beber petugas KPPS tersebut, Senin (19/2/2024).
“Turun lagi jadi Rp500 ribu, kami tolak lagi. Akhirnya, gak jadi ada pemotongan,” sambungnya.
Kendati pemotongan biaya operasional tersebut tidak terjadi, pihaknya juga mendapat penegasan dari pihak PPS dengan perkataan senada.
“PPS-nya bilang, kalau gak mau dipotong, ya udah. Nanti kalo ada apa-apa kami gak mau tanggung jawab,” ujarnya menirukan perkataan petugas PPS tersebut.
Memperoleh informasi tersebut, media ini pun melakukan konfirmasi via telepon kepada Ketua KPU Lampung Barat Arip Sah.
“Clear, gak ada pemotongan. Saya pastikan gak ada,” tegas Arip, Senin (19/2/2024).
“Tadi saya hubungi PPS-nya. Sudah dikembalikan (pemotongan Rp 1,2 juta),” terusnya.
Arip menegaskan, dirinya langsung memerintahkan pihak PPS yang melakukan pemotongan tersebut untuk mengembalikan haknya itu petugas KPPS.
“Tadi saya telpon Ketua PPS Kelurahan Way Mengaku. Udah ketua. Gak ada kami ngambil-ngambil (biaya operasional KPPS). Sudah kami balikin,” tambah dia.
Di penghujung sesi telepon, dirinya pun meminta agar jangan sampai isu ini diberitakan.
“Tapi jangan dibuat berita dulu, ya,” pintanya.
Nasib petugas KPPS kian miris manakala hingga saat ini, mereka belum menerima gaji.
Petugas KPPS yang belum menerima gaji ini tersebar di lima kecamatan, yakni Batu Brak, Kebun Tebu, Balik Bukit, Bandar Negeri Suoh (BNS), dan Pagar Dewa.
Informasi ini diamini Sekretaris KPU Lampung Barat Redy Kennedy.
Bahkan di samping gaji KPPS, gaji Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum cair di lima kecamatan tersebut.
Padahal, kebanyakan personel Linmas biasanya menjadi pekerja harian yang menerima upah harian pula demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Redy menerangkan, satu di antara penyebab tertundanya pencairan gaji karena terdapat sejumlah nomor rekening KPPS dan Linmas yang sudah tidak aktif dan tidak bisa digunakan.
“Banyak petugas KPPS di lima kecamatan ini memberikan nomor rekening tidak aktif, sehingga tidak dapat digunakan,” terang Redy, Selasa (20/2/2024).
“Karena pada dasarnya, gaji para anggota KPPS dan Linmas kita salurkan secara serentak,” terusnya.
Guna menangani permasalahan ini, dirinya berinisiatif memberikan gaji anggota KPPS secara tunai dengan mentransfer ke nomor rekening masing-masing PPS.
Selanjutnya, pihak PPS nanti akan menyalurkannya ke petugas-petugas KPPS.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan proses pembayaran. Kita berharap, beberapa hari ke depan seluruh KPPS di lima kecamatan tersebut sudah bisa menerima gaji dari bendahara PPS masing-masing,” jelas dia.
Sedangkan untuk 10 kecamatan lain, lanjut Redy, pembayaran gaji sudah dilakukan secara menyeluruh, sehingga pihaknya berharap tidak ada kendala dalam pendistribusian gaji di lima kecamatan lain.
Sebelumnya, KPU Lampung Barat menyebut, jika pembayaran gaji petugas KPPS dan Linmas TPS sudah disalurkan sejak Senin (19/2/2024).
Sekretaris KPU Lampung Barat Redy Kennedy mengatakan, pihaknya telah melakukan proses kelengkapan administrasi terhadap para petugas KPPS dan Linmas di 982 TPS yang ada di 15 Kecamatan.
“Beberapa hari ini kami memproses untuk administrasinya. Semoga tidak ada kendala gaji KPPS dan Linmas tersebut dan bisa dibayarkan besok (Senin kemarin),” kata dia kepada wartawan saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024).
Ia menjelaskan, pihaknya menyiapkan Rp 9 miliar lebih untuk gaji 6.874 KPPS dan 1.964 personel Linmas.
Pembayaran gaji KPPS dan Linmas segera diproses, baik secara tunai maupun melalui rekening masing-masing KPPS dan Linmas.
“Bagi yang memiliki rekening baik KPPS maupun Linmas akan dibayar langsung secara transfer,” sebutnya.
“Sementara yang tidak punya rekening akan dibayar tunai melalui PPS dan kami mewanti-wanti jangan ada pemotongan,” tegas Redy.
Redy menjelaskan, anggaran Rp 9 miliar lebih yang disiapkan tersebut rinciannya untuk pembayaran gaji ketua KPPS berjumlah 982 orang, masing-masing Rp 1,2 juta atau total gaji ketua KPPS lebih dari Rp 1,1 miliar.
Lalu, anggota KPPS yang berjumlah 6 orang KPPS di tiap TPS, masing-masing akan menerima gaji sebesar Rp 1,1 juta atau total untuk gaji anggota KPPS sebesar lebih dari Rp 6,4 miliar.
Terakhir, gaji untuk seluruh personel Linmas berjumlah Rp 1,3 miliar. (Kamto Winendra)
