Prioritastv.com, Jakarta – Rapat paripurna DPR RI yang dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka batal digelar pada Kamis, 12 November 2026. Pembatalan tersebut menyusul penyerahan surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Khozin, membenarkan pembatalan agenda rapat paripurna tersebut. Ia menyampaikan bahwa rapat yang semula dijadwalkan berlangsung hari ini tidak jadi dilaksanakan.
“Iya (batal rapat paripurna),” kata Khozin kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, DPR berencana menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan usulan HMP terhadap Gibran. Usulan tersebut telah diterima pimpinan DPR pada Rabu, 11 November 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya mengungkapkan, terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang menandatangani usulan HMP tersebut. Jumlah itu dihitung berdasarkan tanda tangan yang telah diserahkan oleh masing-masing pengusul.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk hak menyatakan pendapat ini berdasarkan yang ditandatangani ya. Berdasarkan yang ditandatangani ada 120 orang. Dari 8 fraksi yang ada,” ujar Saan.
Informasi mengenai surat pengunduran diri tersebut turut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia mengaku telah menerima salinan surat pengunduran diri Gibran, namun tidak bersedia mengungkapkan secara terperinci isi surat tersebut.
“Iya, ada, saya tidak akan jelaskan hal itu, karena yang saya perlu jelaskan adalah mekanisme hukumnya,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Yusril menjelaskan, alasan pengunduran diri yang disampaikan berkaitan dengan alasan pribadi serta pertimbangan terhadap berbagai suara yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jadi alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri tersebut tergolong singkat, hanya terdiri atas lima paragraf.
“Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali, dan intinya seperti yang saya katakan tadi,” ujar Yusril.
Dengan penyerahan surat tersebut, pengunduran diri Gibran menjadi perhatian lembaga negara. Proses selanjutnya berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan, termasuk tindak lanjut permohonan pengunduran diri dan pengisian jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Muzani mengatakan, kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri sekaligus meminta agar permohonannya segera diproses. Menurut keterangan Gibran kepada pimpinan MPR, surat serupa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani.
“Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya.
Muzani juga menyatakan bahwa sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya, jabatan Wakil Presiden menjadi kosong. Ia mengatakan MPR akan segera mengambil langkah untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dengan batas waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong. MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” tandasnya. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
