Prioritastv.com, Tanggamus, Lampung – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Tanggamus, Jon Novri, membantah adanya praktik setoran dalam pelaksanaan proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang–Sumanda, Kecamatan Pugung, senilai Rp9,39 miliar.
Bantahan tersebut disampaikan Jon Novri saat menanggapi pertanyaan mengenai dugaan adanya setoran dalam proyek yang kini menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah bagian beton mengalami keretakan meski pekerjaan belum rampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak ada, kalau itu saya yakin bahwa di zaman saya tidak ada setoran terkait proyek atau apa pun bentuknya,” tegas Jon Novri.
Terkait penanganan keretakan beton, Jon Novri menjelaskan bahwa pihak kontraktor telah menyampaikan kemungkinan penanganan berdasarkan kategori kerusakan. Menurutnya, setiap bagian yang mengalami keretakan akan dilihat terlebih dahulu tingkat kerusakannya sebelum ditentukan langkah perbaikan.
“Dari pihak kontraktor sudah menyampaikan kemungkinan-kemungkinan terkait retakan yang terjadi. Kategori retakan tersebut kita lihat spesifikasinya, sehingga penanganan yang akan dilakukan nanti berdasarkan kondisi di lapangan,” jelasnya.
Jon Novri juga memberikan penjelasan mengenai konstruksi beton yang tidak menggunakan tulangan besi. Ia menyebut desain tersebut memang sudah direncanakan sejak awal dalam dokumen perencanaan pekerjaan.
Menurutnya, berdasarkan penjelasan teknis dari Kepala Bidang Bina Marga dan konsultan perencana, desain perkerasan beton pada proyek tersebut dirancang tanpa menggunakan tulangan atau besi.
“Memang dalam perencanaan awal seperti itu. Secara teknis sudah disampaikan oleh Kabid Bina Marga dan konsultan perencana bahwa desain perkerasan betonnya memang direncanakan atau dirancang tanpa adanya tulangan atau besi,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, metode pengerjaan dilakukan dalam satu tahapan dengan pengecoran sisi kiri dan kanan secara bersamaan, bukan secara bergantian. Sementara penggunaan besi tie bar, menurutnya, berkaitan dengan konstruksi yang dikerjakan dalam dua tahap untuk mengikat bagian beton.
Penjelasan tersebut disampaikan Jon Novri untuk menerangkan bahwa penggunaan tulangan besi maupun tidak dalam konstruksi beton berkaitan dengan desain dan metode pengerjaan yang telah direncanakan.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanggamus, Wakil Ketua II DPRD, Irwandi Suralaga, sempat mempertanyakan langsung kepada perwakilan pengawas proyek mengenai dugaan adanya setoran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
“Ada setoran enggak? Di dalam proyek ini ada setoran enggak?” tanya Irwandi.
Pertanyaan itu sempat dijawab dengan pernyataan, “Bagaimana, Pak? Ini kan saya kerja.”
Namun, Irwandi kembali menegaskan pertanyaannya. “Yang saya tanya, ada setoran enggak?”
Perwakilan pengawas tersebut kemudian menjawab singkat, “Enggak, Pak.”
Diketahui, proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang–Sumanda memiliki nilai kontrak Rp9.390.000.000 dan dikerjakan oleh CV Kalingga Jaya Shima dengan konsultan pengawas CV Denmass. Proyek tersebut menjadi sorotan DPRD Tanggamus setelah ditemukan keretakan beton dalam inspeksi lapangan dan dibahas dalam RDP pada 13 November 2026.
Meski Jon Novri membantah adanya praktik setoran, persoalan keretakan beton tetap menjadi perhatian. Penanganan terhadap bagian yang rusak serta kualitas sisa pekerjaan menjadi hal penting untuk memastikan proyek tersebut diselesaikan sesuai spesifikasi teknis dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun sayangnya, Direktur CV Kalingga Jaya Shima, Muhammad Riowaldi, memilih irit bicara saat dimintai keterangan awak media mengenai penyebab keretakan dan langkah teknis perbaikan beton. Usai mengikuti hearing, ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan mencoba memperbaiki bagian yang retak terlebih dahulu dan membongkarnya apabila keretakan masih terjadi. Saat wartawan berupaya menggali penjelasan lebih lanjut, Riowaldi tidak memberikan keterangan tambahan dan terlihat menghindari pertanyaan awak media. (*)
Herdi Abas adalah Wartawan Muda yang tersertifikasi Dewan Pers Republik Indonesia. Aktif meliput peristiwa daerah, sosial, dan kriminal dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 31002-LSPR/Wda/DP/XI/2025/12/11/68
