Prioritastv.com, Tanggamus, Lampung – Polemik proyek pembangunan jalan rigid beton ruas Talang Padang–Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, senilai Rp9,3 miliar memanas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD, Jumat (13/11/2026).
Salah satu perwakilan rekanan yang mengaku sebagai pengawas lapangan diminta meninggalkan ruang rapat oleh Wakil Ketua II DPRD Tanggamus, Irwandi Suralaga. Selain itu, DPRD juga melontarkan kritik keras terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait keretakan beton proyek yang belum rampung tersebut.
Proyek yang bersumber dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah segmen beton mengalami keretakan. DPRD mempertanyakan kualitas pekerjaan rekanan sekaligus mengevaluasi pengawasan Dinas PUPR dan konsultan pengawas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Tanggamus dipimpin Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, didampingi Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, serta Ketua Komisi III Zulki Qurniawan. Pertemuan tersebut turut dihadiri anggota DPRD, Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana dan konsultan pengawas.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut inspeksi mendadak (sidak) pimpinan DPRD bersama Komisi III pada Rabu (4/11/2026). Dalam peninjauan lapangan itu, ditemukan sejumlah bagian jalan mengalami kerusakan dan keretakan meski pekerjaan belum selesai.
Ketua DPRD Tanggamus, Agung Setyo Utomo, mengungkapkan progres pembangunan jalan tersebut baru mencapai sekitar 40 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 60 persen pekerjaan yang harus diselesaikan dengan memastikan kualitas dan kesesuaian spesifikasi teknis.
Ia meminta Dinas PUPR, kontraktor, konsultan perencana, dan konsultan pengawas tidak mengabaikan temuan kerusakan tersebut. Pengawasan terhadap sisa pekerjaan harus diperketat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Dalam RDP tersebut, DPRD juga merekomendasikan pembongkaran pada sejumlah segmen beton yang mengalami keretakan parah untuk kemudian diperbaiki sesuai ketentuan teknis. Agung menjelaskan, pembongkaran tidak serta-merta dilakukan terhadap seluruh ruas jalan, melainkan hanya pada bagian tertentu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan teknis konsultan perencana serta konsultan pengawas.
Suasana rapat memanas ketika Wakil Ketua II DPRD Tanggamus, Irwandi Suralaga, meminta salah satu perwakilan rekanan yang mengaku sebagai pengawas lapangan meninggalkan ruang rapat. Irwandi menilai, pria tersebut memberikan keterangan di luar kewenangannya dan terkesan mencari pembenaran sendiri, padahal namanya tidak tercantum dalam daftar undangan maupun dokumen kontrak proyek. Sikap tersebut juga disayangkan anggota DPRD Tanggamus.
“Memangnya di Tanggamus ini enggak ada orang pintar, cari pembenaran sendiri. Yang tidak ada di list undangan ataupun kontrak, harap keluar sidang,” tegas Irwandi.
Setelah meminta perwakilan tersebut keluar, Irwandi kembali mengingatkan pihak kontraktor bahwa proyek tersebut menggunakan uang pinjaman daerah sebesar Rp9,3 miliar. Karena itu, rekanan diminta bekerja secara profesional dan tidak asal-asalan dalam menyelesaikan pembangunan.
“Proyek pekerjaan rigid beton ruas Talang Padang-Pugung yang nilainya Rp9,3 miliar itu hasil utang. Bapak kan sudah dapat rezeki dari Tanggamus, jadi kerjanya harus benar, bukan asal kerja. Biar ini bisa jadi kebanggaan, jangan sampai baru selesai dibangun tidak lama rusak,” tegas Irwandi.
Irwandi melontarkan kritik keras terhadap Dinas PUPR Tanggamus. Menurutnya, kerusakan yang ditemukan di lapangan seharusnya dapat diantisipasi apabila pengawasan proyek berjalan maksimal.
“Dinas PUPR kurang maksimal dalam melakukan pengawasan. Harusnya ini bisa diantisipasi, tapi yang terjadi kok dinas terkesan menutup mata,” sentilnya.
Tak hanya Dinas PUPR, Irwandi juga mempertanyakan kinerja konsultan pengawas yang dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal. Ia meminta Dinas PUPR mengevaluasi konsultan tersebut dan tidak lagi menggunakan jasanya dalam proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini konsultan pengawasnya juga enggak beres kerjanya. Tolong dinas PU tahun depan jangan dipakai lagi konsultan pengawas ini dari seluruh proyek di Pemkab Tanggamus,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Tanggamus, Jon Novri, menjelaskan keretakan pada sejumlah bagian jalan akan ditangani berdasarkan kategori kerusakan dan spesifikasi teknis di lapangan.
“Kami menegaskan Dinas PUPR berkomitmen menindaklanjuti temuan kerusakan dan memastikan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman daerah memiliki kualitas sesuai ketentuan,” tegasnya. (*)
Herdi Abas adalah Wartawan Muda yang tersertifikasi Dewan Pers Republik Indonesia. Aktif meliput peristiwa daerah, sosial, dan kriminal dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 31002-LSPR/Wda/DP/XI/2025/12/11/68
