Prioritastv.com, Jakarta – Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga anggota Polri, termasuk Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (3/11/2026).
Tiga tersangka masing-masing Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, selain menyita barang bukti elektronik, penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang saksi ahli untuk mengungkap perkara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Telah memeriksa saksi 10 orang dan 3 orang saksi ahli. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu berupa handphone sebanyak 11 unit, 1 unit iPad, kemudian flashdisk 4 buah,” kata Asep di Bareskrim Polri, Selasa (3/11/2026).
Asep mengungkapkan, dugaan penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM hingga pengusaha.
Nomor-nomor tersebut diduga dimasukkan ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Selain dugaan penyadapan, penyidik juga mendalami dugaan penghapusan file hasil sadapan yang tersimpan di komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026.
“Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 oleh petugas yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut,” ungkapnya.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah pasal, yakni Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Ancaman pidana maksimal masing-masing pasal tersebut mencapai 10 tahun, enam tahun, dan delapan tahun penjara,” tegasnya.
Asep menambahkan, penetapan tersangka merupakan tahap awal proses penyidikan. Bareskrim Polri akan terus mendalami perkara tersebut serta melanjutkan proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
