Prioritastv.com, Jakarta – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pencabutan tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Kepastian pencabutan itu disampaikan tim kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur. Mereka menyatakan langkah tersebut merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata pengacara Kemendikdasmen dalam persidangan, Kamis 12 November 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tim kuasa hukum juga menyampaikan bahwa surat pencabutan tersebut telah ditembuskan dan diserahkan kepada majelis hakim. Karena objek sengketa telah dicabut, Kemendikdasmen meminta agar pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami mohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan Yang Mulia,” jelasnya.
Pihak Kemendikdasmen juga meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan gugatan yang diajukan PT Mercy Toga Kirana dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan tersebut mempersoalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran, dengan tergugat Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Dalam persidangan, kuasa hukum Kemendikdasmen menyebut pencabutan itu berkaitan dengan pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN/JKT, serta putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
“Bahwa sekaligus kami sampaikan, pagi tadi kami juga telah menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait dengan pelaksanaan putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta nomor 130/B/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus tahun 2026, juncto putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 62/G/2026/Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 21 Mei 2026,” tutupnya.
Diketahui, putusan kasasi tersebut berasal dari gugatan warga bernama Subhan. Dalam perkara itu, MA mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut. Putusan itu membatalkan putusan sebelumnya di tingkat PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. .
Surat Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019. Surat tersebut digunakan Gibran sebagai dokumen penyetaraan pendidikan dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Dengan pencabutan tersebut, Kemendikdasmen menyatakan telah melaksanakan putusan MA. Sementara itu, permintaan penghentian pemeriksaan gugatan PT Mercy Toga Kirana masih menjadi kewenangan majelis hakim PTUN Jakarta untuk diputuskan. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
