Prioritastv.com, Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat mulai membayar tunggakan pembangunan gedung kantor bupati dan gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada PT Nindya Karya selaku kontraktor. Pembayaran tahap awal sebesar Rp200 juta dilakukan setelah persoalan utang piutang tersebut dimediasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Meski begitu, Kejati belum merinci total keseluruhan kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan Pemkab Pesisir Barat. Namun memastikan pemerintah daerah telah menyepakati pelunasan tunggakan tersebut secara bertahap.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, mengatakan pembayaran tersebut merupakan bagian dari penyelesaian kewajiban Pemkab Pesisir Barat yang sebelumnya belum dituntaskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada masalah piutang yang belum terselesaikan. Sehingga dimediasikan oleh Datun Kejati Lampung,” kata Ricky, Kamis (12/11/2026).
Ricky menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari belum selesainya kewajiban pembayaran pembangunan gedung kantor bupati dan gedung SKPD oleh pemerintah daerah kepada PT Nindya Karya.
“Untuk menyelesaikan persoalan itu, PT Nindya Karya memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati Lampung,” ujarnya.
Ia menyebut, melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), JPN kemudian bertindak sebagai negosiator sekaligus mediator antara pihak perusahaan dan Pemkab Pesisir Barat.
Melalui pendampingan hukum dan serangkaian negosiasi, kedua pihak akhirnya mencapai kesepakatan penyelesaian kewajiban pembayaran secara bertahap. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pesisir Barat telah menyerahkan pembayaran tahap awal sebesar Rp200 juta kepada PT Nindya Karya.
“Upaya mediasi melalui Jaksa Pengacara Negara menjadi salah satu langkah untuk memulihkan kekayaan dan keuangan negara secara efisien. Penyelesaian secara persuasif juga diharapkan dapat menghindarkan kedua belah pihak dari proses peradilan perdata atau litigasi yang membutuhkan waktu dan biaya,” tandasnya.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, pembayaran tunggakan pembangunan gedung kantor bupati dan SKPD diharapkan dapat diselesaikan sesuai tahapan yang telah disepakati antara Pemkab Pesisir Barat dan PT Nindya Karya. (*)
Zulkarnain adalah Wakabiro Provinsi Lampung, Wartawan yang aktif meliput peristiwa daerah, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik di Provinsi Lampung.
