Prioritastv.com, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026), di tengah polemik dokumen pendidikan yang kini menjadi sorotan politik dan hukum.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika yang berkembang menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prasetyo sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden tidak menyampaikan penolakan, tetapi memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak memberikan saran-saran,” ujarnya.
Ia menambahkan, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih menjadi salah satu pembahasan penting di tengah dinamika politik yang berkembang.
Tekanan politik terhadap Gibran turut menguat setelah muncul dorongan dari 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi untuk menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP). Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan dokumen pendidikan yang digunakan Gibran dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya turut menyoroti bukti dokumen pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA.
Perkembangan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di parlemen mengenai tindak lanjut secara politik dan kelembagaan.
Di tengah kabar niat pengunduran diri tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa hingga Selasa (10/11/2026), status Gibran masih sebagai Wakil Presiden. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran meninggalkan jabatannya.
“Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dengan demikian, penyampaian niat pengunduran diri kepada Presiden belum berarti Gibran telah resmi melepaskan jabatannya. Hingga pernyataan tersebut disampaikan, Gibran masih menjalankan kedudukannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan resmi serta proses yang ditempuh terkait persoalan dokumen pendidikan tersebut. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
