Rancangan tersebut disampaikan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Metro di Ruang Sidang DPRD, Selasa, 10 November 2026, siang.
Dalam nota keuangannya, Bambang menjelaskan penyusunan RAPBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penyusunan anggaran juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta hasil evaluasi program seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada tahap nota keuangan RAPBD ini, kita telah menyusun dan menyepakati kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Metro Tahun 2027,” ujar Bambang.
Ia menyebutkan, terdapat lima prioritas pembangunan Kota Metro pada 2027. Pertama, peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pelayanan publik.
Kedua, penguatan profesionalitas aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien. Ketiga, pemerataan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial dasar.
Prioritas keempat adalah perluasan perlindungan sosial yang adaptif untuk mendorong inklusivitas sosial ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Kelima, peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan kemampuan berusaha masyarakat.
Dari sisi indikator makro, Pemkot Metro menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 sebesar 5,68–6,1 persen. PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp57,5 juta.
Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 3–3,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka 2,90–3,20 persen. Pemerintah juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,35 dan indeks Gini 0,272.
Adapun target indikator kinerja lainnya meliputi angka harapan hidup 75,86 tahun, prevalensi stunting balita 10,67 persen, indeks reformasi birokrasi 79,10, indeks pelayanan publik 4,66, serta indeks ketahanan pangan 86,53.
Bambang menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan melaksanakan belanja wajib atau mandatory spending sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp930.288.252.821, sedangkan belanja daerah sebesar Rp906.288.250.281.
Bambang berharap program dan target pembangunan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara terarah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta kesinambungan pembangunan daerah.
“Semoga tujuan dalam mewujudkan Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius dapat tercapai,” tuturnya. (*)
Raditya adalah Wartawan yang aktif meliput peristiwa daerah, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik di Kota Metro Lampung.
