Oleh: Aktiana
Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan tren yang mengkhawatirkan, semakin banyak pemimpin perempuan, baik di ranah politik, bisnis, maupun organisasi yang menjadi sasaran kampanye negatif, sistematis untuk meruntuhkan reputasi mereka. Bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan serangan personal, dugaan tanpa bukti, dan framing media yang tidak proporsional. Apakah ini murni soal akuntabilitas, atau ada bias gender yang bermain?
Pemimpin mana pun pantas dikritik jika kebijakannya bermasalah. Namun, yang terjadi pada banyak pemimpin perempuan sering kali melampaui batas. Mereka tidak hanya dihadapkan pada evaluasi kinerja, tetapi juga dihujat atas cara berbicara, penampilan, bahkan kehidupan pribadi—hal yang jarang menimpa rekan laki-laki mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alih-alih mendiskusikan program kerjanya, pemberitaan justru fokus pada “sikapnya yang terlalu ambisius” atau “kurang hangat”. Ketika pemimpin laki-laki tegas, ia disebut “strong leader”. Tapi ketika perempuan bersikap sama, labelnya berubah jadi “otoriter” atau “emosional”.
Pemimpin perempuan juga lebih mungkin menerima komentar negatif terkait kepribadian dibandingkan kompetensi. Ini bukti bahwa masyarakat, bahkan media, masih terjebak dalam stereotip gender. Perempuan diharapkan “ramah”, “mengayomi”, dan “tidak terlalu menonjol”, sementara ketegasan mereka dianggap sebagai pelanggaran norma sosial.
Tidak jarang, serangan terhadap pemimpin perempuan datang dari rival politik yang merasa terancam. Daripada bersaing secara sehat, mereka memanfaatkan bias gender untuk menciptakan narasi bahwa sang pemimpin “tidak layak”. Tuduhan korupsi tanpa bukti, isu perselingkuhan, atau klaim “tidak becus mengelola emosi” kerap menjadi senjata andalan.
Jika kita ingin melihat lebih banyak pemimpin perempuan sukses tanpa dihancurkan oleh narasi negatif, langkah pertama adalah menyadari bias ini. Media harus berhenti memberitakan perempuan dengan lensa berbeda. Publik perlu belajar memisahkan antara kritik objektif dan misogini terselubung. Dan yang terpenting, pemimpin perempuan sendiri tidak boleh gentar, karena setiap serangan yang mereka hadapi justru membuktikan bahwa keberadaan mereka mengganggu status quo.
Pemimpin perempuan bukanlah malaikat tanpa salah, tetapi mereka berhak diperlakukan adil. Kritiklah kebijakan mereka jika memang keliru, tapi hentikan penghakiman atas dasar gender. Negeri ini butuh lebih banyak perempuan berani memimpin—tanpa takut dirobek reputasinya hanya karena mereka berbeda dari yang dianggap “biasa”.
