Di Kota Metro, rakyat kembali dipanggil ke ruang sidang. Bukan untuk didengar, melainkan untuk disebut-sebut. Nama rakyat berulang kali dikutip dalam rapat paripurna DPRD, Senin, 20 April 2026, ketika Wali Kota Bambang Iman Santoso tak hadir dalam sidang jawaban eksekutif atas LKPJ 2025.
Emosi para anggota dewan tersulut. Ada yang walk out, ada yang berteriak soal etika, ada pula yang mengatakan wali kota tak menghargai DPRD dan rakyat. Kalimat itu terdengar gagah. Namun, siapa sesungguhnya yang sedang diperjuangkan?
Di saat ruang sidang nyaris ricuh, wali kota berada di Jakarta. Bukan untuk urusan pribadi, bukan pula untuk seremoni tanpa arti. Ia menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pertanian. Hasilnya bukan sekadar foto bersama pejabat kementerian. Kota Metro bakal diberi 28 traktor, 20 combine harvester, serta 61 pompa air untuk menghadapi ancaman kekeringan 2026 akibat El Nino.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentu publik boleh memperdebatkan prioritas. Sidang LKPJ memang forum penting. Namun, hukum di negeri ini juga memberi jalan keluar ketika kepala daerah berhalangan hadir. Wakil wali kota dapat mewakili. Aturan itu bukan tafsir liar, melainkan diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
Karena itu, kemarahan anggota dewan tampak tak relevan, jika tak mau disebut berlebihan. Seolah kehadiran fisik wali kota lebih penting daripada substansi yang dibawa pulang. Seolah kursi yang kosong lebih berbahaya daripada sawah yang terancam kering.
Drama ini menjadi lebih janggal bila mengingat peristiwa sebelumnya. DPRD begitu ngotot meminta wali kota hadir dalam rapat evaluasi pembangunan yang konon membahas pinjaman Rp20 miliar. Ketika wali kota akhirnya datang, pintu rapat justru ditutup dan wartawan diminta keluar. Forum yang katanya demi rakyat berubah menjadi pertemuan tertutup yang tak boleh disaksikan publik lewat laporan jurnalistik.
Di titik itu, sulit menepis kesan bahwa yang sedang dipertontonkan bukan perjuangan kepentingan rakyat, melainkan pertarungan gengsi dan nilai tawar. DPRD tampak ingin menunjukkan bahwa wali kota harus datang, harus tunduk, harus menghadap. Bukan semata agar persoalan pembangunan dibahas, melainkan agar posisi politik mereka terlihat lebih tinggi.
Padahal, wakil rakyat tidak dipilih untuk memenangkan adu kuasa dengan wali kota. Mereka dipilih untuk memastikan kepentingan publik tidak hilang di tengah perebutan panggung. Bila rapat ditutup, bila energi habis untuk interupsi, bila perhatian lebih besar pada absennya seorang pejabat ketimbang hadirnya bantuan untuk petani, maka rakyat sekali lagi hanya menjadi nama yang dipinjam.
Kini, yang terasa lebih penting ialah keberanian mengembalikan politik ke tujuan semula, yaitu bekerja untuk rakyat, bukan menggunakan rakyat untuk bekerja demi politik.
Bumi Sai Wawai tidak sedang kekurangan pidato tentang rakyat. Yang kurang ialah kejujuran untuk mengakui siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang sekadar ingin terlihat bekerja. Sebab, ketika politik terlalu sibuk mengurus panggungnya sendiri, rakyat selalu berakhir sebagai penonton dan pada akhirnya, menjadi korban.
Tabik!
