Prioritastv.com, Pringsewu, Lampung – Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus memperkuat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa sekaligus mendorong kebangkitan UMKM. Hal itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda) dengan Mbizmarket, yang digelar di Aula Bupati Pringsewu, Provinsi Lampung, Kamis siang (15/01/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Ade Kurniawan dari Mbizmarket memaparkan peran Mbizmarket sebagai salah satu lokapasar (marketplace) B2B yang memberikan kemudahan transaksi, termasuk dalam aspek pemungutan pajak. Mbizmarket telah menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58 Tahun 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, sehingga penyedia barang dan jasa hanya dikenakan PPh sebesar 0,5 persen.
“Beberapa kemudahan didapat dalam Mbizmarket, mulai dari pembayaran, proses transaksi, hingga perhitungan pajak yang sudah berjalan otomatis di dalam sistem,” ujar Ade. Ia menegaskan, digitalisasi transaksi menjadi langkah strategis untuk mendukung kebangkitan UMKM Sumatra melalui promo khusus dan dukungan ekosistem digital. Bahkan, transaksi sederhana seperti pembelian bahan bangunan hingga konsumsi harian diharapkan ke depan sudah terkoneksi secara digital.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas menegaskan komitmen pemerintah daerah dengan mewajibkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan platform yang telah menjalin kerja sama dengan BUMD. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan peran UMKM lokal serta memastikan pendampingan yang serius dan berkelanjutan.
“Seluruh OPD wajib menggunakan platform yang sudah dikerjasamakan. Ini bagian dari upaya meningkatkan UMKM di Kabupaten Pringsewu dan memastikan pendampingan berjalan optimal,” tegas bupati.
Dari pihak Mbizmarket, Herdian Yoki Pradipta selaku Board of Director (BOD) menjelaskan bahwa Mbizmarket merupakan mitra resmi Toko Daring LKPP RI dalam penyediaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara digital. Mbizmarket adalah platform business to business (B2B) yang menyediakan solusi transaksi bisnis, promosi produk, e-procurement hingga pembiayaan usaha, serta telah terintegrasi dengan Single Sign On (SSO) LKPP dan LPSE, sehingga proses pendaftaran pejabat pengadaan maupun penyedia dilakukan secara digital dan terverifikasi.
Direktur PT Pringsewu Jaya Sejahtera (Perseroda), Dwi Pribadi, S.Sos., menyampaikan bahwa pasca penandatanganan kerja sama ini, BUMD akan menjadi operator sekaligus perpanjangan tangan Mbizmarket untuk mengaktifkan UMKM yang belum terkoneksi digital agar dapat berjualan melalui platform tersebut.
“Kami menargetkan seluruh pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pringsewu dapat melalui platform Mbizmarket. Tahun 2026 ini, kami juga mulai mendorong pengadaan hingga tingkat pekon atau desa demi keamanan dan transparansi transaksi,” jelasnya.
Dukungan regulasi juga disiapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Pemkab Pringsewu, Nova Dwi Wibowo, yang menyatakan akan menyusun regulasi berupa surat edaran bupati terkait penerapan Mbizmarket di setiap OPD dan desa. Selain itu, akan digelar bimbingan teknis (bimtek) bagi PPK dan pihak terkait guna menghindari kendala teknis, disertai evaluasi berkala pemanfaatan platform.
Sebagai penguatan implementasi, Pemkab Pringsewu juga menyiapkan tiga pilar strategi, pembentukan help desk untuk menangani kendala sistem, serta kerja sama dengan Dinas Koperindag Pringsewu untuk melakukan jemput bola mengenalkan Mbizmarket kepada para UMKM.
Kegiatan ini turut dihadiri para kepala dinas, camat, kepala bagian, serta perwakilan APDESI Kabupaten Pringsewu, menandai langkah serius Pringsewu dalam membangun ekosistem pengadaan digital yang transparan, aman, dan berpihak pada UMKM lokal.(Laila)
Samuel bernama lengkap Lamagus Roysamuel Vicner adalah Wartawan Muda yang tersertifikasi Dewan Pers Republik Indonesia. Aktif meliput peristiwa daerah, sosial, dan kriminal dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 16833-LSPR/WDa/DP/X/2019/02/03/87.
