Prioritastv.com | Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menutup permanen sebanyak 504 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Penutupan dilakukan karena dapur-dapur tersebut dinyatakan belum memenuhi standar higiene dan sanitasi yang dipersyaratkan pemerintah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026 kepada dapur MBG yang telah beroperasi untuk memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, dari hasil laporan Dinas Kesehatan di berbagai daerah yang disampaikan melalui Kementerian Kesehatan, terdapat 504 dapur yang dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene. Seluruh dapur tersebut kemudian ditutup secara permanen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Per tanggal 10 kemarin ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen, karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi dan higienisnya,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Selain dapur yang telah ditutup, BGN mencatat sekitar 3.000 dapur lainnya telah mengajukan SLHS dan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
Sudaryono meminta pemerintah daerah mempercepat proses pemeriksaan dan penerbitan SLHS. Namun, percepatan tersebut tidak boleh mengurangi standar keamanan pangan karena program MBG menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak.
“Manakala dia tidak layak, maka mohon maaf ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tawar lagi,” tegasnya.
Penutupan ratusan dapur tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola program MBG. BGN menyatakan menerapkan prinsip toleransi nol terhadap kasus keracunan serta memperketat pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.
BGN juga mewajibkan pemeriksaan makanan secara organoleptik untuk memastikan makanan dalam kondisi layak sebelum dibagikan kepada siswa. Selain itu, wadah makanan diberi informasi batas waktu konsumsi dan ketentuan agar makanan tidak dibawa pulang.
Sudaryono menegaskan, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari tidak adanya kasus keracunan. Pemerintah juga akan mengevaluasi kualitas menu dan kandungan gizi agar program tersebut benar-benar mencapai tujuan perbaikan gizi anak.
“Yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi sebagaimana yang kita harapkan,” pungkasnya. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
