Prioritastv.com, Tanggamus – UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus mengunjungi keluarga korban pelecehan oleh oknum guru ngaji di Pekon Sukamulya Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, Senin 12 Juni 2023.
Kunjungan digelar guna mengetahui dampak psikologis para korban dan keluarganya, namun sayang unit organisai pemerintah Kabupaten Tanggamus itu hanya berpatokan kepada surat perdamaian tingkat dusun.
Pasalnya ketika mereka melihat surat perdamaian yang bahkan tak disaksikan aparat pemerintah, mereka tak melakukan pendampingan hukum guna memproses pelakunya padahal belasan anak telah menjadi korban.
Padahal kasus pelecehan secara ”damai” baik dengan paksaan maupun sukarela bukan solusi terbaik. Sebab mencederai rasa keadilan para korban, upaya ”damai” yang tidak disertai proses hukum terhadap pelaku juga akan melanggengkan praktik kekerasan seksual karena tidak ada efek jera pada pelaku.
Seharusnya P2TP2A concern untuk mengungkap fakta atas perkara dengan melihat bahwa seharusnya tidak ada kasus kekerasan seksual yang boleh diselesaikan secara “Damai” dan tidak diproses secara hukum, karena jelas bertentangan dengan undang-undang.
Sehingga apabila kedepan terjadi kasus serupa di Kabupaten Tanggamus akan menjadi bumerang, sebab pemerintahnya sendiri abai terhadap pasal-pasal pengecualian tentang perlindungan anak itu sendiri.
Anehnya, Selfi selaku Kepala UPTD P2TP2A Tanggamus, juga mengaku miris atas kejadian tersebut, terlebih keluarga korban bukan orang yang mengerti akan hukum dan ekonomi juga memprihatinkan. Dan menyebutkan agar tidak terulang kembali kasus serupa.
“Mudah mudahan ini jadi pelajaran untuk semuanya. Jangan sampai hal ini terulang lagi. Tapi walau bagaimanapun kita tetap membantu. Mudah mudahan tidak terjadi apa-apa dengan anak-anak. Dan mudah – mudahan ini jadi pelajaran untuk semuanya jangan sampai hal ini terulang lagi,” kata Selfiana Norita usai mengunjungi salah satu keluarga korban, kemarin Senin 13 Juni 2023.
Selfiana mengaku bahwa P2TP2A Tanggamus akan membantu dan mengimbau para korban pelecehan mengubungi pihaknya, atau juga dapat melalui aparatur pekon.
“Tadi sudah kita katakan dengan pihak keluarga jika terjadi apa-apa, terutama terhadap korban ya kami siap membantu, silahkan hubungi kami. Disinikan ada aparat pekon minta tolong ke mereka supaya mereka bisa menghubungi kami,” ucapnya.
Selfi menjelaskan, pihaknya turun sebagai tindak lanjut berita yang ia terima guna mengetahui peristiwa sebenarnya dan dirinya melihat sudah dilakukan perdamaian antara pelaku dan korban.
“Kita lihat mereka ternyata sudah berdamai dan itu memang sudah keputusan keluarga kedua belah pihak dan kita juga tidak bisa memaksa meskipun sudah kita beritahukan,” jelasnya.
Anehnya, terkait belasan korban lainnya walaupun tidak hadir dalam perdamaian, Selfi menambahkan sudah terhitung dan tercakup dalam surat tersebut secara global.
“Tadi kita sudah bicarakan datanyakan juga kepada yang mewakili tuh. Memang ada beberapa, cuma tidak semua anak anak ada di sini. Ada yang sudah bekerja keluar,” tandasnya.
Kesimpulan P2TP2A Tanggamus, tak seiring dengan pernyataan RH selaku ayah dari korban WU sebab walaupun berdamai di tingkat dusun, dirinya masih belum terima apabila mengingat hal itu.
Pasalnya, selain putrinya yang menjadi korban, 3 keponakannya juga mendapat perlakukan serupa, bahkan ia membandingkan apabila anak narasumber juga menjadi korban.
“Selain anak saya, keponakan saya juga ada yang jadi korban. Coba bapak bayangkan kalo itu anak bapak yang digituin,” ucapnya sedih.
Atas hal itu, Ketua Forum Wartawan Kompeten Kabupaten Tanggamus, Hardi Suprapto angkat bicara dan menyayangkan tidak jelinya UPTD P2TP2A dalam permasalahan tersebut, padahal penyelesaian pelecehan secara ”damai” baik dengan paksaan maupun sukarela bukan solusi terbaik.
Selain mencederai rasa keadilan sang korban, upaya ”damai” yang tidak disertai proses hukum terhadap pelaku juga akan melanggengkan praktik kekerasan seksual karena tidak ada efek jera pada pelaku.
Hardi mengaku akan mendorong perkara tersebut terungkap dengan gamblang dan akan melaporkan kepada Kementerian PPA Republik Indonesia, Komnas Perempuan dan Komnas Anak.
“Terduga pelakunya harus diproses hukum, sebab kejahatannya telah berulang kali dengan belasan anak menjadi korban bahkan telah ada yang menikah. Kami akan teruskan permasalahan ini ke Kementerian PPA, Komnas Perempuan dan Komnas Anak di Jakarta,” bebernya.
Ia menambahkan, upaya damai yang diinisiasi keluarga terduga pelaku terhadap keluarga korban, diduga dalam tekanan sehingga ia menilai kasus tersebut tidak boleh dihentikan oleh siapapun.
“Kami berharap adanya perhatian pemerintah maupun aparat penegak hukim, bukan malah memberikan dukungan hanya karena melihat isi perdamaian yang dibuat oleh keluarga terduga pelaku,” tandasnya.
Sebebelumnya diberitakan, santer beredar informasi di salah satu pekon wilayah Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, seorang guru ngaji inisial RM diduga melakukan pelecehan terhadap puluhan anak dibawah umur yang merupakan santrinya.
Adapun modus yang dilakukan oknum RM yakni memasang “susuk/pembuka aura” kepada muridnya sehingga RM bebas melakukan aksi pelecehan di salah satu kamar rumahnya yang telah berjalan selama bertahun-tahun, bahkan sejumlah korban telah menikah dan memiliki anak.
Atas peristiwa tersebut, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan informasi tersebut sebab prilaku tersebut tidak bisa diselesaikan hanya secara minta maaf.
“Harapan kami harus diselesaikan secara hukum sebab perbuatan bejat RM sebagai guru ngaji merusak kehormatan generasi anak bangsa dan bisa saja terulang, lantaran telah menjadi penyakit,” tandasnya.
Dugaan kejadian itu juga dibenarkan oleh KS (Kasim) selaku tokoh masyarakat di salah satu pekon wilayah Pugung Kabupaten Tanggamus, membenarkan adanya dugaan pelecehan yang dilakukan RM, oknum pengajar ngaji terhadap puluhan muridnya.
Namun demikian, KS menyebut bahwa pasca kejadian itu bahwa para keluarga korban telah berdamai dengan terduga pelaku inisial RM dalam rembuk tingkat dusun yang hanya dihadiri para tokoh pekon.
“Dia sudah mengaku bahwa kelakukan RM seperti itu, (melecehkan murid-muridnya), kata saya kepada pihak korban apabila ‘ngahampura’ (memaafkan). Kalo mau damai ya silahkan, kita selaikan dan dijawab ya sudah kata orang tua korban,” ucap SR dalam keterangannya, Minggu 11 Juni 2023.
“Kemudian, saya nyuruh kepada pihak RM untuk bersalam-salaman kepada keluarga korban,” sambungnya.
Saksi KS menjelaskan, dalam perdamaian tersebut dirinya bersama mantan Kakon TN hanya menyaksikan kegiatan tersebut, sementara pembuat surat adalah EP (menantu oknum RM).
“Saya cuma menyaksikan seperti itu, katanya udah, kata si pihak korban sudah damai,” jelasnya.
KS mengungkapkan, bahwa ia tidak membaca point-point perdamaian, namun demikian melihat bahwa adanya materai bertanda tangan keluarga korban, RM dan para saksi, selanjutnya surat diperbanyak 3 lembar diserahkan oleh EP kepada 4 orang.
“Yang pegang surat damai, pak RH, kedua pak SUR yang rumahnya diatas itu dan yang ketiga pak RB. Kata EP itu mau dikasihkan ke mereka, lalu saya jawab silahkan,” tandasnya.
Terpisah, Sekdes Muhaimin mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahhi adanya perdamaian terkait dugaan pelecehan tersebut bahkan peristiwanya juga dia tidak mendapatkan laporan.
“Saya tidak tau kalau adanya perdamaian itu. Dari terjadinya permasalahan nya pun tidak tau,” kata Muhaimin.
Senada dengan Sekdes yang tidak mendapatkan laporan dari warga. Pejabat Kepala Pekon (Pj) Hendarwin juga mengaku kaget mengingat tidak ada laporan kepada dirinya.
“Ya saya juga sangat kaget saya tidak tau apa yang terjadi dan ceritanya pun baru denger,” tegasnya. (Tim FWK-KT)
