Prioritastv.com, Pringsewu, Lampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu bersama BPJS Ketenagakerjaan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk mendukung Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kegiatan yang berlangsung di Urban Azana Hotel, Pringsewu, pada Jumat (1/11/2024), ini dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pringsewu, Masykur, mewakili Pj Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan.
Dalam pembukaannya, Masykur mengungkapkan bahwa masih banyak pekerja di Kabupaten Pringsewu, termasuk di sektor UMKM, jasa konstruksi, dan pekerja informal serta pekerja rentan, yang belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagai upaya nyata, Pemkab Pringsewu pada 2023 meluncurkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, yang telah melindungi 3.615 pekerja rentan miskin ekstrem serta 1.590 Rukun Tetangga (RT) dan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada 2024, melalui APBD, kami telah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan seluruh RT dan BHP di Kabupaten Pringsewu, serta 5.254 petugas pemilihan kepala daerah KPU Kabupaten Pringsewu. Langkah ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman sosial bagi keluarga pekerja jika terjadi musibah atau kehilangan penghasilan,” ujar Masykur.
Ia juga menambahkan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi instrumen penting untuk mencegah munculnya kemiskinan baru di Pringsewu. Oleh karena itu, sinergi antar pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan peserta dan memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja.
“Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen memperluas jangkauan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan dari pimpinan daerah melalui regulasi dan kebijakan menjadi kunci agar pekerja penerima upah dan non-upah, khususnya pekerja rentan, bisa terlindungi,” jelasnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pringsewu, Faisal Yamani, berharap melalui FGD ini dapat dirumuskan program kerja yang komprehensif dan kolaboratif.
“BPJS Ketenagakerjaan memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu,” kata Faisal.
FGD ini juga dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Ihsan Hendrawan, Asisten Administrasi Umum Hasan Basri, Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Kemasyarakatan dan SDM Titik Puji Lestari, serta jajaran pejabat Pemkab dan BPJS Ketenagakerjaan setempat. (Samuel)
