Prioritastv.com, Tanggamus, Lampung – Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengumumkan komitmennya untuk menjalin kerja sama erat dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).
Kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan BP Taskin berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko. Pada Oktober lalu, Apdesi telah mengajukan permohonan audiensi resmi kepada Kepala BP Taskin guna mendukung agenda tersebut.
BP Taskin sendiri adalah lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan mandat utama mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu, BP Taskin bertugas menyusun rencana induk, menyelaraskan kebijakan, melakukan koordinasi, hingga pengawasan dan pelaporan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Organisasi ini terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan, serta Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses.
Dalam pernyataannya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pendekatan kolaboratif bersama APDESI akan menjadi kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kami bertekad menekan angka kemiskinan hingga nol persen pada akhir masa pemerintahan Kabinet Merah-Putih,” kata Budiman di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).
Mendorong Pemberdayaan Berbasis Desa
Pada kesempatan yang sama, Budiman menyoroti pentingnya program yang melampaui bantuan sosial sederhana dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin.
“Pengentasan kemiskinan harus menciptakan lapangan kerja dan ekosistem bisnis. Kami akan mendorong inisiatif makanan bergizi gratis, digitalisasi layanan desa, hingga penyediaan perumahan terjangkau,” ungkapnya.
Budiman juga menekankan peran penting Dana Desa dalam mendukung pengurangan kemiskinan. “Melalui musyawarah desa, Dana Desa harus dialokasikan secara strategis sesuai Perpres No. 163 Tahun 2024,” jelasnya.
Menurut Budiman, BP Taskin akan menggandeng kepala desa di seluruh Indonesia untuk menghadapi tantangan baru, seperti dampak disrupsi teknologi yang berpotensi meningkatkan kemiskinan.
Apdesi Siap Menjadi Mitra Sinergis
Ketua DPP Apdesi Surtawijaya menyampaikan bahwa organisasi yang dipimpinnya siap mendukung program-program BP Taskin.
“Kami akan mengawal dan berkolaborasi dengan BP Taskin untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa tercapai. Komitmen ini merupakan langkah sinergi dalam rangka pengentasan kemiskinan yang efektif,” ujar Surtawijaya.
Dukungan Apdesi mencerminkan keyakinan bahwa kemitraan antara pemerintah pusat dan desa adalah fondasi penting untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh dan terarah, sejalan dengan tujuan Perpres No. 163 Tahun 2024.
Data Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2024, tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dibagi dalam tiga kategori: high, uppermid, dan lowermid, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), persentase penduduk miskin, dan rasio gini. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah, dengan persentase penduduk miskin masing-masing 5,78 persen dan 6,32 persen.
Dalam pertemuan nasional ini, Ketua DPC Apdesi Kabupaten Tanggamus Mirza YB bersama sejumlah pengurusnya hadir mewakili DPD Apdesi Provinsi Lampung.
“Kami hadir sebagai langkah dukungan kepada BP Taskin serta dukungan kepada pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan,” kata Mirza YB kepada Media Prioritastv.com, Jumat 8 Nopember 2024. (Herdi)
