Prioritastv.com, Lampung Barat – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat resmi menetapkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Barat sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Marang Kupang Ulu pada tahun anggaran 2022.
Kajari Lampung Barat, Zainur Rochman, mengungkapkan bahwa tersangka berinisial J, yang juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) di Pesisir Barat, terlibat dalam kasus ini sebagai pengguna anggaran. Saat ini, J diketahui sudah pensiun dari pemerintahan.
“Hari ini kami menetapkan tersangka J atas dugaan tindak pidana korupsi peningkatan jalan Marang Kupang Ulu pada Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat tahun 2022. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai sekitar Rp 1,8 miliar,” kata Zainur dalam konferensi pers, Senin (2/12) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kajari, tersangka J akan ditahan selama 20 hari ke depan, mulai 2 Desember hingga 21 Desember 2024. Penahanan ini dilakukan untuk mendukung proses penyidikan.
“Kami akan terus mendalami kasus ini dan mengumpulkan alat bukti yang ada. Jika ditemukan tersangka baru, akan segera kami sampaikan,” tambah Zainur.
Zainur menegaskan bahwa tersangka J dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
“Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 20 tahun penjara,” tegasnya.
Sebelumnya, Kejari telah menetapkan seorang tersangka lain, SR, yang menjabat sebagai Direktur CV FAA, dalam kasus yang sama.
Penetapan J sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan dari penyidikan terhadap SR.
Kasus ini menunjukkan komitmen Kejari Lampung Barat dalam menuntaskan praktik korupsi di daerah. Proyek peningkatan jalan Marang Kupang Ulu yang seharusnya menjadi sarana penunjang pembangunan justru menjadi ladang kerugian negara.
Dengan perkembangan ini, masyarakat berharap proses hukum dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pesisir Barat. (Kamto Winendra)
