Prioritastv.com, Lampung Selatan – Ratusan warga Desa Sinar Palembang, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada Kamis, 24 Juli 2025.
Aksi ini merupakan buntut dari dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sinar Palembang, Sukoco.
Massa yang datang sejak pagi membawa sejumlah poster bertuliskan protes keras, salah satunya bertuliskan: “Kembalikan Dana 7.500.000 Milik Grup Kami”, sebagai simbol kekecewaan terhadap pengelolaan keuangan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari Polsek Candipuro dan Satpol PP Lampung Selatan.
Dalam orasinya, massa menuntut agar Sukoco segera mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana desa.
Mereka juga mendesak pemerintah daerah turun tangan melakukan audit secara menyeluruh.
Tak hanya di Kantor DPMD, aksi massa ini juga direncanakan akan berlanjut ke tiga titik strategis lainnya, yakni Kantor Inspektorat Kabupaten, Kantor Bupati Lampung Selatan, dan Kejaksaan Negeri Kalianda.
Kepala Dinas PMD Lampung Selatan, Erdiansyah, menemui langsung perwakilan warga. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan serius dan transparan.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menelusuri dugaan penyimpangan ini. Jika terbukti dan tidak ada perbaikan dari pihak desa, maka anggaran tahap dua tidak akan kami cairkan,” tegas Erdiansyah di hadapan pendemo.
Ali Muktamar, Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua Ormas Garuda, menyatakan aksi ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap bobroknya pengelolaan desa.
“Kami tidak ingin kasus ini mandek di tengah jalan. Warga sudah cukup bersabar, saatnya pihak berwenang bertindak,” ujarnya.
Sementara itu, Sukman, salah satu tokoh masyarakat, berharap agar laporan yang telah diajukan segera diproses secara hukum.
“Kami ingin kejelasan. Kalau memang ada pelanggaran, harus ada tindakan nyata. Jangan sampai kepercayaan warga terus dikhianati,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa ini menjadi sinyal kuat dari masyarakat terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
Warga berharap kasus ini menjadi momentum untuk membenahi tata kelola anggaran desa, tak hanya di Sinar Palembang, tetapi juga di seluruh wilayah Lampung Selatan. (Erwin)
