Prioritastv.com, Pesisir Barat, Lampung – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus mendorong peningkatan akses jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu. Upaya tersebut diwujudkan dengan melakukan audiensi ke Kementerian Sosial RI untuk mengajukan penambahan kuota BPJS Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) pada Kamis, 27 November 2025.
Audiensi dipimpin Sekretaris Daerah Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, mewakili Bupati Pesisir Barat bersama Plt. Kepala Dinas Sosial, Rena Novasari. Sementara dari Kementerian Sosial RI hadir R. Gandhi Wijaya Cahyo Prajatno, Kepala Bagian Pusdatin Kemensos, mewakili Menteri Sosial.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Pesisir Barat memaparkan kondisi keterbatasan kuota PBI-JK yang menyebabkan sejumlah masyarakat miskin dan rentan belum mendapatkan jaminan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekda Tedi Zadmiko mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat menambah kuota PBI-JK bagi masyarakat Pesisir Barat.
“Masih banyak warga kurang mampu yang belum terfasilitasi jaminan kesehatan. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan,” kata Tedi Zadmiko mewakili Bupati Pesisir Barat.
Ia menegaskan bahwa verifikasi dan validasi data telah dilakukan secara menyeluruh sehingga pengajuan tambahan kuota disampaikan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Melalui Sekda, Bupati Pesisir Barat kembali menyampaikan harapan agar permohonan tambahan kuota dapat direalisasikan.
“Akses jaminan kesehatan adalah hak dasar warga. Tambahan kuota akan membantu kami memastikan pelayanan kesehatan semakin merata dan tepat sasaran,” kata Sekda menyampaikan amanat Bupati.
Bupati juga berharap dukungan Kementerian Sosial dalam pemutakhiran data serta percepatan proses penetapan kuota PBI-JK bagi Kabupaten Pesisir Barat.
Menanggapi pengajuan tersebut, Gandhi Wijaya mengapresiasi langkah Pemkab Pesisir Barat yang datang dengan data lengkap dan terverifikasi.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Pemkab Pesisir Barat. Usulan ini akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan akan kami koordinasikan lebih lanjut agar penanganannya optimal,” kata Gandhi.
Gandi menambahkan komitmen pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kuota PBI-JK nasional sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran negara. (Suroso)
