Prioritastv.com, Tanggamus, Lampung –
Sejumlah warga Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, mendatangi kantor pekon setempat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait dugaan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran pekon, Senin 19 Januari 2026.
Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada aparat pekon. Selain itu, satu orang orator menyampaikan aspirasi warga menggunakan pengeras suara. Secara bersama-sama, perwakilan warga menyampaikan orasi yang berisi kritik tajam serta kekecewaan atas kepemimpinan Kepala Pekon Banjarnegeri, Carfi Juhir.
Menurut warga, Carfi selama menjabat dinilai sewenang-wenang, mulai dari pembentukan pengurus serta pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hingga tidak transparan dalam pengambilan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk protes, warga juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan dan dugaan penyimpangan anggaran Pekon Banjarnegeri. Dalam salah satu spanduk, warga menuntut transparansi anggaran operasional ambulans tahun 2022.
Mereka meminta kejelasan penggunaan anggaran ambulans serta keterbukaan dalam pengelolaan biaya operasionalnya.
Pada spanduk lainnya, warga menuntut agar Inspektorat Kabupaten Tanggamus melakukan audit investigatif terhadap seluruh anggaran Pekon Banjarnegeri dari tahun 2022 hingga 2024.
Selain itu, warga juga menyoroti sejumlah program yang diduga fiktif.
Dalam salah satu poster tertulis “Anggaran TH. 2023 terkait pengadaan Pos Ronda, masyarakat menjadi fiktif karena tidak ada fisiknya.”
Poster lain berbunyi:
“Bongkar hingga ke akar-akarnya. Adili! Anggaran pengadaan hewan ternak tidak ada transparan.”
Warga juga menduga kuat telah terjadi praktik mark-up maupun penganggaran fiktif terhadap anggaran pekon, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta adanya rekayasa dalam pelaksanaan kegiatan.
Melalui aksi tersebut, warga berharap aparat pengawas internal pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan yang mereka sampaikan secara terbuka.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan warga menyampaikan kekecewaan terhadap sikap aparatur pekon yang dinilai tidak terbuka dan tidak menghargai masyarakat.
“Kami atas nama warga Pekon Banjarnegeri datang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan kami kepada aparatur pekon Banjarnegeri. Mengingat tidak ada transparansi, kami merasa kecewa. Dan satu hal, jika kali ini aspirasi kami tidak diperhatikan, kami akan membawa massa yang lebih banyak,” ujar orator aksi.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat seharusnya dihargai dan tidak diperlakukan semena-mena oleh aparatur pekon.
“Kami selaku masyarakat harusnya dihargai. Jangan aparatur pekon hanya memikirkan kekuasaan semata seperti kerajaan. Jadi tolong aspirasi kami tidak perlu kami sebut satu per satu, silakan dilihat apa yang telah kami tulis di spanduk yang kami bawa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pekon Banjarnegeri, Carfi Juhir, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa dirinya baru mengetahui adanya aksi tersebut setelah menerima laporan dari Polres Tanggamus.
“Kami baru mengetahui setelah adanya laporan dari Polres Tanggamus bahwa akan ada demonstrasi,” ujar Carfi.
Carfi juga menambahkan bahwa persoalan tuntutan terkait tidak adanya transparansi dalam merealisasikan anggaran Dana Desa tidak benar. Ia menegaskan seluruh anggaran telah direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah dan sudah dilaporkan ke pemerintah daerah.
“Masyarakat menuntut tidak adanya transparansi anggaran, sedangkan kami sudah melaksanakannya dengan benar-benar real sesuai hasil musyawarah dan sudah diperiksa Inspektorat,” tandasnya. (*)
Herdi Abas adalah Wartawan Muda yang tersertifikasi Dewan Pers Republik Indonesia. Aktif meliput peristiwa daerah, sosial, dan kriminal dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 31002-LSPR/Wda/DP/XI/2025/12/11/68
