Lampung Darurat Jalan Rusak: Ketika Urat Nadi Pembangunan Terluka, Sampai Kapan Rakyat Harus Bersabar?

Opini – Lampung sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena bencana alam yang meluluhlantakkan. Bukan pula karena konflik sosial yang memecah belah. Tapi karena satu masalah yang setiap hari dirasakan, diinjak, dilindas, dan ditelan oleh jutaan warga, jalan rusak yang seolah tak berujung perbaikan.

Hampir di setiap kabupaten dan kota, kita menyaksikan pemandangan yang sama. Aspal mengelupas seperti kulit kering di musim kemarau. Lubang menganga bagai mulut yang terus berteriak tanpa suara. Genangan air saat hujan menjadi kolam-kolam kecil yang menyembunyikan bahaya di bawahnya. Debu tebal saat kemarau membubung tinggi, menyesakkan napas, mengaburkan pandangan, dan melukai paru-paru.

Bahkan di banyak titik, jalan sama sekali belum pernah merasakan aspal atau cor beton. Tanah merah, bebatuan tajam, dan lumpur hitam itulah “aspal” yang setiap hari menjadi saksi bisu perjuangan warga. Mereka menyebutnya jalan, meski lebih layak disebut medan rintangan.

Ironisnya, jalan-jalan yang hancur ini bukan jalan sepi di pedalaman. Di sinilah denyut kehidupan masyarakat berdetak setiap hari. Anak-anak berseragam putih-biru menuntun sepeda di atas bebatuan, tubuh mereka berguncang di setiap lubang, tas di punggung menari-nari tertahan gravitasi.

Petani mengangkut hasil panen dengan hati-hati, takut getah karet tumpah atau gabah berhamburan sebelum sampai ke tangan pembeli. Pedagang memutar setir dengan waspada, menghitung ongkos tambahan bensin dan biaya perbaikan kendaraan yang membengkak. Ibu-ibu hamil menahan sakit di atas ambulans yang oleng, sementara nyawa di dalam kandungan harus beradu cepat dengan kondisi jalan.

Tapi normalitas menjadi barang mewah ketika infrastruktur dasar yang seharusnya menjamin mobilitas justru menjadi sumber malapetaka. Tak sedikit kendaraan yang patah as roda, ban pecah, dan mesin rusak hanya karena harus melewati jalan yang tak layak.

Tak sedikit pengendara motor yang terjatuh, luka-luka, bahkan meninggal akibat lubang yang tak terlihat di malam hari. Tak sedikit ambulans yang terlambat tiba, mobil pemadam yang terhambat, dan pasien yang tak tertolong karena akses yang lumpuh.

Ekonomi tersendat. Pendidikan terganggu. Pelayanan darurat terancam. Dan yang paling menyakitkan, kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun.

Di beberapa titik, perbaikan memang datang. Aspal panas dituang, cor beton dihampar. Warga sempat berharap. Namun harapan itu hanya bertahan beberapa bulan, bahkan beberapa pekan. Lubang kembali muncul, retakan menjalar, dan jalan kembali pada nasib lamanya.

Inilah paradoks tambal sulam yang menjadi lingkaran setan infrastruktur Lampung: diperbaiki hanya untuk segera rusak kembali. Bukan pembangunan, hanya pemolesan. Bukan solusi, hanya penundaan keparahan.

Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah jalan-jalan ini dibangun dengan spesifikasi yang benar? Apakah pengawasan berjalan sebagaimana mestinya? Apakah anggaran yang dikucurkan benar-benar sampai ke lapangan dalam bentuk kualitas, bukan sekadar kuantitas proyek?

Atau jangan-jangan, jalan rusak ini sengaja dibiarkan sebagai ladang proyek yang terus berulang, sebagai komoditas politik yang tak pernah kering?

Masyarakat Lampung tidak meminta jalan dengan lampu kristal atau trotoar marmer. Mereka tidak menuntut jalan tol atau underpass di setiap persimpangan. Mereka hanya ingin jalan yang layak, aman, dan manusiawi.

Jalan yang tidak merusak kendaraan yang menjadi sumber nafkah mereka. Jalan yang tidak membahayakan nyawa anak-anak yang hanya ingin sampai ke sekolah dengan selamat. Jalan yang tidak memperpanjang waktu tempuh, tidak menambah biaya hidup, dan tidak memiskinkan mereka secara perlahan.

Jalan yang bisa dilalui ketika hujan tanpa takut tergelincir. Jalan yang tidak mengubur rumah-rumah di pinggirannya dalam debu saat kemarau. Jalan yang membuat mereka merasa bahwa negara hadir, bahwa pembangunan bukan hanya slogan di spanduk, dan bahwa pajak yang mereka bayar kembali dalam bentuk manfaat nyata.

Kini, Lampung berada di titik darurat yang nyata. Bukan darurat yang diumumkan dengan sirene atau konferensi pers, tapi darurat yang terukir di setiap lubang aspal, di setiap genangan lumpur, di setiap keluhan pengendara, dan di setiap keheningan warga yang lelah berharap.

Jika jalan adalah urat nadi pembangunan, maka saat ini nadi Lampung sedang terluka parah. Pendarahannya terus terjadi setiap hari. Dan jika tidak segera ditangani dengan serius, bukan hanya ekonomi yang akan kolaps, tapi juga kepercayaan publik terhadap janji-janji pembangunan.

#LampungDaruratJalan, bukan sekadar tagar. Ia adalah potret realitas yang menunggu di depan rumah kita, di jalan yang kita lalui setiap hari. Ia adalah suara jutaan warga yang selama ini hanya bisa menggerutu dalam diam, yang perjuangannya diabaikan oleh mereka yang duduk nyaman di balik meja rapat.

Sampai kapan warga harus bersabar di atas jalan yang rusak? Sampai kapan lubang-lubang ini hanya dijanjikan, bukan ditutup? Sampai kapan anggaran triliunan rupiah hanya menghasilkan jalan yang rapuh dan proyek yang mangkrak?

Atau haruskah kita menunggu lebih banyak korban berjatuhan sebelum pemerintah benar-benar bergerak?Lampung darurat. Jalan rusak telah menjadi tragedi kemanusiaan yang sunyi. Dan diam, pada akhirnya, bukan lagi pilihan. (*)