Prioritastv.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini diumumkan di tengah gelombang aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang salah satu tuntutannya meminta penghentian program tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, mengatakan penghentian sementara dilakukan guna memanfaatkan jeda kalender akademik sekaligus memperbaiki sistem pelaksanaan MBG agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Selama libur sekolah, MBG dihentikan untuk bisa dilakukan evaluasi secara total,” ujar Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Qodari, evaluasi akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme penyaluran dana, operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penghitungan insentif, hingga jumlah SPPG yang telah dibangun dan beroperasi.
“Pemerintah juga akan melakukan peninjauan terhadap kelompok penerima manfaat agar program lebih menyasar masyarakat yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ke depan fokus program tidak hanya tertuju kepada peserta didik, tetapi juga kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Selain itu, pembangunan SPPG akan diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses layanan gizi.
“Ibu menyusui, ibu hamil, dan balita akan menjadi fokus utama. Begitu juga pembangunan SPPG di daerah 3T agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh kelompok yang paling membutuhkan,” jelasnya.
Qodari menyebut, dalam proses evaluasi tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) kini diperkuat oleh Agustina Arumsari yang menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Agustina merupakan mantan Wakil Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), lembaga yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan negara dan pembangunan.
Kehadiran Agustina dinilai strategis karena pemerintah ingin memastikan pengelolaan anggaran MBG berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan pemerintah, terdapat potensi penghematan anggaran yang cukup besar apabila sejumlah aspek tata kelola diperbaiki.
“Menurut hasil rapat yang sudah dilaksanakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, hitungannya bisa menghemat kurang lebih Rp1 triliun setiap bulan. Artinya dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp12 triliun,” ungkap Qodari.
Keputusan evaluasi total terhadap MBG muncul di tengah meningkatnya aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah kota di Indonesia. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Meski operasional MBG dihentikan sementara, pemerintah menegaskan langkah tersebut bukan untuk mengakhiri program, melainkan sebagai upaya perbaikan menyeluruh agar pelaksanaannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok rentan dan daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
