Prioritastv.com, Jakarta – Kabupaten Aceh Tenggara dinilai membutuhkan lebih banyak program pembangunan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian, irigasi, serta mitigasi bencana dari kawasan hulu hingga hilir.
Ketua DKD LSM Kaliber Aceh, Zoel Kanedi, mengapresiasi berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pertanian di Aceh Tenggara.
Menurut Zoel Kanedi, pembangunan jaringan irigasi menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, khususnya para petani. Ketersediaan air menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian agar produktivitas pertanian dapat terus diperkuat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program seperti pembangunan saluran irigasi sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok tani. Kita harus mendukung setiap program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada petani,” kata Zoel Kanedi kepada Kantor Media Prioritastv.com Jakarta.
Ia menyebut Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) sebagai salah satu program pemerintah yang dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan peningkatan fungsi jaringan irigasi bagi masyarakat.
Zoel Kanedi mengatakan program pembangunan yang menyentuh sektor pertanian perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Aceh harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi daerah tersebut dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, DKD LSM Kaliber Aceh menilai fungsi pengawasan terhadap proyek pemerintah tetap diperlukan. Namun, pengawasan harus dilakukan berdasarkan aturan, data dan mekanisme yang berlaku.
Zoel Kanedi mengingatkan agar pengawasan tidak berubah menjadi tekanan terhadap kepala desa, kelompok tani maupun pelaksana kegiatan pembangunan.
Ia menyebut pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah kepala desa yang mengeluhkan adanya pihak tertentu yang datang melakukan pemeriksaan lapangan secara informal, termasuk mengukur pekerjaan dan kemudian menyimpulkan adanya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi maupun RAB.
“Kita tidak anti-kritik dan tidak anti-pengawasan. Justru pengawasan sangat penting. Tetapi semuanya harus sesuai mekanisme. Kalau memang ditemukan dugaan penyimpangan, silakan laporkan kepada aparat atau lembaga yang berwenang agar diperiksa secara profesional,” tegasnya.
Menurut Zoel Kanedi, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam suatu kegiatan pembangunan, laporan seharusnya disampaikan kepada lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga mengingatkan agar kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan kelompok tani tidak terganggu oleh aktivitas pengawasan yang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas.
DKD LSM Kaliber Aceh turut meminta seluruh elemen masyarakat menjaga iklim pembangunan di Aceh Tenggara. Kritik terhadap pemerintah maupun proyek pembangunan, kata Zoel Kanedi, merupakan bagian dari demokrasi, tetapi harus disampaikan berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai muncul stigma bahwa setiap program yang masuk ke Aceh Tenggara selalu dicurigai sebagai proyek bermasalah sebelum dilakukan pemeriksaan yang objektif,” ujarnya.
Zoel Kanedi juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar melalui media sosial maupun media daring apabila sumber dan kebenarannya belum jelas.
“Kalau ada dugaan korupsi, pungutan, pemerasan atau penyimpangan, laporkan. Jangan hanya menyebarkan tuduhan di media sosial. Daerah ini harus dibangun dengan keberanian mengungkap fakta sekaligus keberanian menjaga program yang memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Selain sektor pertanian dan irigasi, DKD LSM Kaliber Aceh mendorong adanya program strategis berskala besar untuk memperkuat mitigasi bencana di Aceh Tenggara.
Salah satu gagasan yang disebut sedang diperjuangkan berkaitan dengan mitigasi bencana dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk kajian terhadap penanganan dan penataan alur Kali Alas serta Kali Bulan.
Menurut Zoel Kanedi, terdapat informasi mengenai rencana program tersebut dengan nilai investasi yang disebut mencapai lebih dari Rp2 triliun. Namun, informasi mengenai nilai investasi dan bentuk program tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui kajian teknis, dokumen perencanaan serta mekanisme pemerintah yang berlaku.
Jika terealisasi dengan perencanaan yang matang, program tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap perlindungan masyarakat dari risiko bencana, penguatan infrastruktur, sektor pertanian hingga perekonomian daerah.
“Kita harus menyambut setiap peluang pembangunan yang datang ke Aceh Tenggara. Jangan sampai program belum berjalan sudah dihantam isu negatif. Kalau ada persoalan, mari kita periksa bersama berdasarkan data dan aturan,” ujar Zoel Kanedi.
DKD LSM Kaliber Aceh juga mengajak anggota DPR RI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, tokoh masyarakat, kepala desa, kelompok tani, media serta organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal setiap program pembangunan yang masuk ke Aceh Tenggara.
“Semakin banyak program strategis yang dapat direalisasikan dengan pengawasan yang sehat, transparan dan sesuai ketentuan, semakin besar pula peluang Aceh Tenggara memperkuat sektor pertanian, infrastruktur, mitigasi bencana serta perekonomian masyarakat,” tutupnya. (*)
Ubay adalah kepala perwakilan Media Prioritastv.com di Jakarta Selatan, aktif meliput peristiwa nasional, sosial, kriminal dan peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik.
