Prioritastv.com, Tanggamus, Lampung -Kapolres Tanggamus AKBP AH Hudi Arif menyiapkan sejumlah program prioritas dalam 100 hari kerja pertamanya. Selain melanjutkan program yang telah berjalan, ia menyebut fokus kepolisian diarahkan pada penanganan narkoba, korupsi, kejahatan 3C hingga persoalan antrean BBM di sejumlah SPBU.
AKBP AH Hudi Arif mengatakan, sebagai pejabat baru dirinya akan melanjutkan program yang telah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya. Sementara untuk kebijakan dan program selanjutnya, pihaknya akan menyesuaikan dengan arahan dari pimpinan.
“Sebagai pejabat yang baru tentunya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh pejabat yang lama. Terkait dengan program-program nanti kita sambil menunggu petunjuk-petunjuk dari pimpinan,” kata AKBP AH Hudi Arif kepada awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, Polres Tanggamus memiliki tiga skala prioritas yang akan difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketiganya mencakup penanganan kejahatan narkoba, tindak pidana korupsi, serta kejahatan 3C yakni curat, curas dan curanmor.
“Terutama terkait dengan kejahatan narkoba, korupsi ataupun kejahatan-kejahatan 3C,” ujarnya.
Selain itu, persoalan antrean BBM di SPBU juga menjadi perhatian Polres Tanggamus. Terlebih antrean kendaraan yang memanjang berpotensi menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas.
AKBP AH Hudi Arif menegaskan, pihaknya akan mengambil langkah preemtif, preventif maupun represif dalam menangani persoalan tersebut. Personel Satuan Lalu Lintas dan jajaran Polsek akan dikerahkan untuk membantu mengurai kepadatan kendaraan di lokasi antrean.
“Sudah jelas dari pimpinan kita akan laksanakan langkah-langkah baik itu preemtif, preventif maupun represif terkait dengan kejadian antrean di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, apabila dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, kepolisian akan mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Terutama kita akan turunkan juga dari anggota Satuan Lalu Lintas dan juga kekuatan dari Polsek. Ketika nanti ada pelanggaran, akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Herdi Abas adalah Wartawan Muda yang tersertifikasi Dewan Pers Republik Indonesia. Aktif meliput peristiwa daerah, sosial, dan kriminal dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik. Nomor Sertifikasi Dewan Pers: 31002-LSPR/Wda/DP/XI/2025/12/11/68
