Prioritastv.com, Pringsewu, Lampung – Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menyelenggarakan penyuluhan hukum pada Senin (9/12) pagi.
Kegiatan ini diadakan di halaman Kejari Pringsewu dengan dihadiri oleh 126 Kepala Pekon (Kakon), Ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP) se-Kabupaten Pringsewu, dan perwakilan Inspektorat Pringsewu.
Acara ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Kajari Pringsewu, Raden Wisnu Robi Wicaksono, menekankan pentingnya kerja sama antara Kepala Pekon dan BHP demi kelancaran program pemerintah, seperti Jaga Desa.
“Sinergi antara Kepala Pekon dan BHP sangat diperlukan. Kami ingin memastikan semua pihak memahami aturan yang sama agar tata kelola desa dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” ujar Robi.
Sekretaris Inspektorat Pringsewu, Yanuar, mengingatkan bahwa penggunaan dana desa harus sesuai kebutuhan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sistem swakelola dengan pendekatan padat karya wajib diterapkan agar pembangunan desa benar-benar melibatkan masyarakat setempat.
“Pembangunan fisik tidak boleh diborongkan. Semua harus dikelola dengan sistem swakelola, mematuhi RAB, dan dilengkapi dengan SPJ yang valid,” jelasnya.
Yanuar menambahkan, perangkat desa harus segera menindaklanjuti jika ditemukan temuan oleh inspektorat. Hal ini penting untuk menjaga tata kelola keuangan desa tetap sesuai aturan.
Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, I Kadek Devi Aritamaja, memberikan materi terkait tindak pidana korupsi. Ia menjelaskan peran strategis BHP dalam mengawasi tata kelola desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016.
> “BHP harus memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa serta memastikan bahwa semua keputusan desa sesuai aturan untuk mencegah potensi korupsi,” tegas Kadek.
Kadek juga menekankan bahwa sejak diberlakukannya dana desa pada 2014, perangkat desa dituntut mampu mengelolanya secara profesional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Acara ini menjadi momen penting bagi Kejari Pringsewu, Inspektorat, dan pemerintah desa untuk bersinergi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan tata kelola yang baik, pembangunan di Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Davit)
