Prioritastv.com, Pringsewu, Lampung – Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, Marindo Kurniawan, mengambil langkah cepat untuk memastikan kelancaran pemerintahan pasca-ditetapkannya Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pringsewu, Heri Iswahyudi, sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) tahun 2022 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu.
Dalam rapat khusus bersama Tim Penilai Kinerja, Marindo menunjuk Inspektur Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Andi Purwanto, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdakab Pringsewu.
Keputusan ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2018 Pasal 4 Huruf a, yang mengatur tentang penunjukan pelaksana tugas dalam kondisi tertentu.
“Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik selama proses hukum Sekdakab Pringsewu berlangsung,” ujar Marindo dalam keterangan tertulis yang diterima Media Prioritastv.com, Kamis 30 Januari 2025, malam.
Pj Bupati Marindo menegaskan bahwa pemerintah daerah akan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
“Pemkab Pringsewu menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan terkait penetapan Sekdakab Pringsewu sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kasus LPTQ 2022,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pringsewu untuk tetap bekerja secara profesional dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meskipun ada persoalan hukum yang tengah berlangsung.
“Kami mengingatkan seluruh ASN untuk tetap fokus pada pelayanan publik dan pembangunan daerah. Jangan sampai kinerja kita terganggu oleh situasi yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Dengan penunjukan Plh Sekda ini, Pemkab Pringsewu berharap seluruh roda pemerintahan tetap berjalan lancar, sekaligus menunjukkan komitmen untuk tetap menjunjung tinggi transparansi dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan.
Sebelum Heri, penyidik juga telah menahan dua orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan dana hibah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022. Penahanan dilakukan pada Senin, 2 Desember 2024, berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah.
Tersangka Tari merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu dan R merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu.
Kedua tersangka diduga menggunakan modus operandi berupa berupa pembuatan laporan kegiatan fiktif dan Mark-up anggaran pada sejumlah kegiatan. Hasil audit dari Akuntan Publik Drs. Chaeroni & Rekan menunjukkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp584.464.163,-. (Davit)
