Prioritastv.com, Bandar Lampung – Sejumlah mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Provinsi Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lampung, Senin siang 17 Februari 2025.
Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah dan pusat terkait kebijakan yang dinilai berdampak negatif bagi masyarakat.
Koordinator aksi yang juga Ketua BEM Unila, Ammar Fauzan, menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahasiswa menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres tersebut dapat mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
“Yang membuat statement bahwa Beasiswa dan KIP ada potensi dihilangkan itu dari Menteri Pendidikan itu sendiri,” ujar Ammar dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam penertiban kawasan lahan milik Pemprov Lampung. Aksi penggusuran yang diwarnai kekerasan terhadap warga menjadi perhatian utama mereka.
“Yang kami soroti itu cara penertibannya, belum bisa memanusiakan manusia,” jelas Ammar.
Masalah lain yang diangkat dalam aksi ini adalah persoalan sampah, banjir, dan infrastruktur di Kota Bandar Lampung. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih serius.
“Jangan bangga hanya karena menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pemerintah harus benar-benar memberikan solusi nyata bagi masyarakat,” tegas Ammar.
Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Mahasiswa berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada rakyat. (Tiondon)
