Prioritastv.com, Mandailing Natal — Bau tajam keserakahan tampaknya kian menyengat di hulu sungai-sungai Mandailing Natal. Tambang emas ilegal (PETI) terus menggerogoti tanah leluhur, dan ironisnya, oknum aparat pemerintah justru ikut bermain di dalamnya.
Namun kali ini, Bupati Madina, HM. Ja’far Sukhairi Nasution tak lagi bersikap lunak. Lewat pernyataan keras, ia menegaskan tak akan segan mencopot Kepala Desa dan ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas tambang emas tanpa izin.
“Kalau ada bukti, saya sikat!” tegasnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Kamis (8/5/2025). “Saya minta media dan masyarakat bantu beri nama dan bukti. Kalau terbukti, saya tindak. Administratif? Saya berhentikan. Pidana? Saya serahkan ke aparat hukum.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nada bicara Saipullah bukan basa-basi. Ia menyebut telah meminta Inspektorat untuk bersiaga memeriksa setiap laporan keterlibatan perangkat desa maupun ASN dalam tambang ilegal yang kian merajalela di kawasan seperti Kotanopan, Batang Natal, Lingga Bayu, dan Hutabargot.
Meski begitu, Bupati juga menyadari bahwa akar persoalan ini bukan sekadar soal hukum, tapi juga soal kejelasan regulasi dan izin usaha. Pemkab Madina, klaimnya, kini tengah melobi Kementerian ESDM agar Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bisa segera diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kami sedang fasilitasi agar pelaku tambang bisa bekerja secara legal,” katanya. “Tapi kalau mereka tak sabar dan nekat melanggar, ya siap-siap saja berhadapan dengan hukum.”
Di balik ketegasannya, terselip kekecewaan. Menurut Saipullah, peran Kepala Desa dan Camat semestinya menjadi garda depan penertiban, bukan malah jadi pemain di arena gelap.
“Saya tidak bisa kerja sendiri,” ujarnya. “Kades itu perpanjangan tangan saya di desa. Kalau mereka malah ikut-ikutan main PETI, maka itu pengkhianatan terhadap amanah rakyat.”
Kemarahan Bupati bukan tanpa alasan. Tambang emas ilegal di Mandailing Natal tak hanya merusak lingkungan, tapi juga menimbulkan konflik sosial, menciptakan ketimpangan, hingga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Kini, bola panas ada di tangan aparat dan masyarakat. Apakah cukup hanya dengan pernyataan keras? Atau akankah ini menjadi momentum bersih-bersih besar-besaran di tubuh birokrasi Madina?
Yang pasti, satu pesan telah dilontarkan: Main-main dengan tambang ilegal, jabatan melayang. (Putra)
