Prioritastv.com, Lampung Utara – Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur Bidang Sanitasi tahun anggaran 2025 di Kabupaten Lampung Utara hingga kini belum juga terlaksana hingga Jumat 19 September 2025, sehingga kondisi ini menimbulkan sorotan publik.
Tertundanya realisasi anggaran yang bersumber dari APBN tersebut diduga dipicu adanya mekanisme saling klaim dalam pelaksanaan pembelanjaan material antara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama kepala desa dan pihak Dinas Perumahan Pemukiman Lampung Utara.
Akibatnya, pembangunan terhambat meski dana telah ditransfer ke Perbendaharaan Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, program DAK Sanitasi berada di bawah kendali Erwin Syahputra selaku Kepala Dinas Perkim sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Namun, setelah adanya rotasi jabatan, posisi PPK beralih ke Dirgantara yang sebelumnya sekretaris Dinas PU, sementara posisi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dipegang oleh Johansyah, Kabid Cipta Karya Dinas Perkim.
Dampak dari lambatnya penyerapan anggaran DAK Sanitasi itu tidak di gelar, yang sebelumnya di katakan Iskandar Helmi Kepala Hidang Perbendaharaan, hal itu di sebabkan dari pihak dinas Perkim itu sendiri. lantaran tujuan transfer realisasi anggaran terdapat dua rekening tujuan.
Dengan alasan itu, Iskandar menyebutkan tidak ingin mengambil resiko karena di anggap tidak sesuai mekanisme.
“Ia itu dikarenakan ada dua rekening. Untuk pencairan, kami sebenarnya menunggu rekomendasi (pengajuan) dari Perkim, silahkan tanya saja kesana, kalau di kami tidak ada masalah dan anggarannya sudah masuk ke kabupaten” terangnya.
Sementara itu, Johansyah PPTK, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Perkim mengatakan, keterkaitan program DAK Sanitasi tahun 2025 yang tersendat, ia berbalik menyebutkan pihak perbendaharaan daerah yang terindikasi sebagai penyebabnya, sehingga terindikasi saling lempar bola.
Johansyah mengungkapkan, anggaran tersebut ahirnya masuk ke APBD Perubahan. Sehingga sedang menunggu Perubahan di kabupaten Lampung Utara.
“Mungkin terkait teknisnya ada di Perben-ya. Pengajuan ke pusat (untuk pencairan) itu, sebenarnya berdasarkan dari kami, nah ketika dari pusat sudah mentransfer (anggaran itu) artinya rencana kerja kami, sudah kami sampaikan. Cuma karena terkendala teknisnya ada di kabupaten, (seperti) pemecahan anggaran, dan kami sudah mencoba mengajukan itu, namun katanya karena terkendala (dua rekening) itu, maka kami harus menunggu di APBD perubahan terlebih dahulu” Jelas Johansyah, Selasa 16 September 2025 lalu di ruang kerjanya.
Walaupun anggaran ini dari dana DAK (APBN), lanjut dia. Karena anggaran ini masuk di dalam DPA, maka pihaknya harus menunggu di APBD Perubahan.
Diberitakan sebelumnya, Suhaili kepala desa Taman Jaya mendampingi KSM nya, di ajak Dirgantara untuk kumpul di sebuah rumah makan, disana juga hadir para KSM dan Kades, mereka di perintahkan untuk membuat pernyataan tidak mampu untuk mengadakan material pabrikan. Meski belakangan perintah itu di tolak.
Atas hal itu, di minta kepada DPRD kabupaten Lampung Utara untuk membantu terlaksananya program pemerintahan pusat terkait DAK Sanitasi tahun 2025.
Sementara, Aparat Penegak Hukum, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang menjadi skala prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Juga diminta memantau program tersebut berjalan dengan lancar dari tindakan Korupsi. (Fran)
