Prioritastv.com, Metro, Lampung – Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro, Rabu, 1/4/2026.
Laporan itu menjadi penanda awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sekaligus dasar evaluasi arah pembangunan lima tahun ke depan.
Dalam penyampaiannya, Bambang menegaskan LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan gambaran kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, fiskal, dan pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“LKPJ ini menjadi baseline pembangunan Kota Metro untuk tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Kota Metro tercatat 5,20 persen pada 2025, meningkat dibanding 4,88 persen pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan didorong sektor jasa dan perdagangan, dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp51,74 juta.
Pemerintah kota juga mencatat indikator pemerataan yang relatif terkendali, dengan rasio gini sebesar 0,291 dan tingkat kemiskinan 6,44 persen.
“Ke depan kami menargetkan penurunan kemiskinan hingga 5,40 persen pada akhir periode RPJMD,” kata Bambang.
Pada aspek keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,05 triliun atau 95,12 persen dari target Rp1,104 triliun. Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp1,07 triliun dari total alokasi Rp1,13 triliun.
Di sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Metro tercatat 81,22, masuk kategori sangat tinggi. Capaian ini ditopang sektor pendidikan dengan harapan lama sekolah 14,97 tahun dan rata-rata lama sekolah 11,19 tahun.
Sementara di sektor kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hampir menyeluruh, meski prevalensi stunting masih berada di angka 14,8 persen.
Adapun pada sektor infrastruktur dan tata kelola pemerintahan, indeks pembangunan infrastruktur tercatat 0,579, indeks reformasi birokrasi 77,97, serta indeks smart city 2,14. Pemerintah Kota Metro juga kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Rapat paripurna diakhiri dengan penyerahan dokumen LKPJ kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut. Bambang berharap rekomendasi dewan dapat menjadi dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan. (*)
