Prioritastv.com, Pringsewu, Lampung – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cahaya Keadilan menggelar audiensi dengan Komisi II DPRD Pringsewu untuk memperjuangkan nasib ratusan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) genteng dan batu bata yang terdampak kelangkaan bahan baku tanah liat.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pringsewu tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Suherman bersama Wakil Ketua Komisi II Anton Subagio. Turut hadir perwakilan pengrajin genteng dari Kecamatan Sukoharjo yang menyampaikan langsung kondisi di lapangan.
Ketua LBH Cahaya Keadilan, Nurul Hidayah, menegaskan bahwa penutupan aktivitas galian tanah telah memicu dampak ekonomi serius. Ratusan pelaku UMKM kini berada di ambang kebangkrutan karena tidak dapat berproduksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penutupan galian tanah berdampak luas. Bukan hanya pengrajin, tetapi juga sopir angkutan dan operator alat berat yang kini kehilangan pekerjaan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini juga berpotensi menghambat program pemerintah pusat terkait penguatan sektor konstruksi rakyat.
“Program gentengisasi yang dicanangkan pemerintah jangan sampai terhambat hanya karena ketiadaan bahan baku,” tegasnya.
LBH Cahaya Keadilan mendesak DPRD dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, khususnya dengan mempermudah proses perizinan galian tanah sebagai sumber utama bahan baku industri genteng dan batu bata.
“Kami meminta agar perizinan dipermudah sehingga pelaku UMKM bisa kembali berproduksi dan terhindar dari kebangkrutan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan pengrajin genteng asal Pekon Pandansari, Budi dan Ning, mengungkapkan bahwa mereka telah menghentikan produksi sejak sebelum bulan Ramadan akibat tidak tersedianya tanah liat.
Akibatnya, kondisi ekonomi semakin terpuruk karena tidak adanya pemasukan, sementara kewajiban cicilan bank dan kendaraan tetap berjalan.
“Sejak sebelum puasa kami sudah berhenti produksi. Tidak ada bahan baku, sementara cicilan terus berjalan,” ungkap mereka.
Situasi ini menjadi peringatan serius bagi keberlangsungan sektor UMKM di Pringsewu. Tanpa solusi cepat dari pemerintah daerah, ancaman gelombang kebangkrutan dan meningkatnya angka pengangguran di sektor industri rakyat semakin nyata. (*)
