Prioritastv.com | Tanggamus, Lampung – Menanggapi polemik aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang kembali mencuat setelah munculnya banner satire di Bandar Lampung, Ketua Forum Masyarakat Tanggamus (FORMAT), Usman Mursyid, mengungkap sejarah perjuangan pembangunan asrama mahasiswa yang telah dimulai sejak tahun 2001. Menurutnya, lahan yang sejak awal diperuntukkan bagi pembangunan asrama mahasiswa tersebut tidak boleh dijual karena proses pengadaannya merupakan hasil perjuangan panjang mahasiswa yang hampir berujung pertumpahan darah.
Usman mengatakan, gagasan pembangunan asrama mahasiswa pertama kali diinisiasi oleh Persatuan Mahasiswa Tanggamus (Permata) ketika dirinya menjabat sebagai ketua organisasi tersebut. Pada masa itu, Dinas Cipta Karya yang dipimpin Iwan Setiyawan SH melakukan pembelian lahan seluas sekitar 1.500 meter persegi di Bandar Lampung untuk pembangunan asrama mahasiswa Tanggamus.
“Dulu pada tahun 2001 masih ada Dinas Cipta Karya. Kepala dinasnya saat itu Iwan Setiyawan SH. Saat itu dilakukan pembelian tanah minimal seluas 1.500 meter untuk peruntukan asrama mahasiswa Tanggamus di Bandar Lampung. Namun sampai sekarang sertifikat tanah itu tidak pernah diperlihatkan,” kata Usman Mursyid kepada Prioritastv.com, Kamis 30 Juli 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, saat proses pembelian lahan berlangsung Kabupaten Tanggamus dipimpin Bupati Ahmad Syah Putra SE, sedangkan Ketua DPRD dijabat Muaz Munziri SE, M.Si. Menurut Usman, usulan pembangunan asrama mahasiswa tersebut kemudian terus diperjuangkan agar masuk dalam program pemerintah daerah.
Perjuangan itu dilanjutkan oleh kepengurusan Permata berikutnya yang dipimpin TA. Namun, usulan pembangunan asrama mahasiswa tidak pernah diakomodasi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Pada tahun kedua saat ketuanya TA, usulan pembangunan asrama kembali disampaikan. Tetapi tidak diakomodasi dalam RAPBD,” ujarnya.
Usman mengungkapkan, penolakan terhadap usulan tersebut memicu aksi demonstrasi mahasiswa saat pengesahan APBD yang berujung ricuh. Dalam aksi itu terjadi insiden penyiraman terhadap anggota DPRD. Akibatnya, sejumlah aktivis mahasiswa berinisial TA, DA, dan KAS ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman selama empat bulan dengan status tahanan kota.
Menurut Usman, setelah peristiwa tersebut perjuangan pembangunan asrama mahasiswa mulai meredup karena tidak lagi menjadi fokus utama organisasi mahasiswa.
“Setelah itu tidak ada lagi yang benar-benar konsen memperjuangkan asrama mahasiswa,” tegasnya.
Meski demikian, Usman mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada masa kepemimpinan Bupati Fauzan Syah yang dinilainya memberikan perhatian terhadap asrama mahasiswa Tanggamus di Yogyakarta melalui perbaikan fasilitas.
Usman menegaskan, lahan yang dibeli untuk pembangunan asrama mahasiswa harus tetap dipertahankan sesuai tujuan awalnya dan tidak dialihkan.
“Lahan itu tidak boleh dijual karena proses pengadaannya hampir terjadi pertumpahan darah. Itu merupakan hasil perjuangan mahasiswa agar Kabupaten Tanggamus memiliki asrama mahasiswa di Bandar Lampung. Jangan sampai perjuangan itu menjadi sia-sia,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus membuka secara transparan status aset tersebut, termasuk dokumen kepemilikan dan rencana pemanfaatannya. Menurutnya, aset yang dibeli menggunakan uang rakyat harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya mahasiswa asal Tanggamus yang menempuh pendidikan di Bandar Lampung.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Muda-Mudi Tanggamus (IKAMM), Berly Reastama, menegaskan organisasinya tidak terlibat dalam pemasangan banner satire yang terpasang di lahan milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Jalan Abdul Muis, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. Banner tersebut bertuliskan “DIJUAL??? ASET TANAH MILIK PEMDA KABUPATEN TANGGAMUS SUDAH LAMA TERBENGKALAI & MANGKRAK” dan menjadi perhatian publik karena menyoroti belum adanya kejelasan pemanfaatan aset yang selama ini diwacanakan sebagai lokasi pembangunan asrama mahasiswa.
Berly memastikan pemasangan banner bukan merupakan gerakan maupun inisiatif IKAMM. Meski demikian, ia menyatakan tetap mendukung pemanfaatan aset tersebut untuk pembangunan asrama mahasiswa dan berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus segera memberikan kepastian mengenai status serta arah pemanfaatan lahan tersebut demi kepentingan mahasiswa dan masyarakat Tanggamus. (*)
Herman adalah Wartawan yang aktif meliput berita peristiwa dengan pendekatan jurnalistik yang faktual, objektif, dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Jurnalistik di Kabupaten Tanggamus.
