Prioritastv.com, Bandar Lampung Lampung – Sejumlah guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) dari Kota Bandar Lampung mendatangi Kantor Hukum Gindha Ansori Wayka, Rabu (11/6/2025). Mereka meminta bantuan hukum untuk difasilitasi ke Pemkot dan DPRD Bandar Lampung agar bisa mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari pemerintah pusat.
Kantor hukum yang sempat viral karena melaporkan Bima Yudho Saputro dalam kasus “Dajjal” Lampung itu kembali ramai, kali ini oleh para pendidik yang tergabung dalam kelompok profesi guru non-ASN.
“Ibu-ibu ini datang bukan untuk mengadu masalah pribadi. Mereka meminta kami menjadi penghubung ke Pemkot dan DPRD, khususnya Komisi IV yang membidangi pendidikan, agar TPG bisa segera cair,” kata Gindha Ansori Wayka, didampingi tim hukumnya di kantor mereka, Bhakti Raya, Bandar Lampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Gindha, Tunjangan Profesi Guru Non ASN ini adalah program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Payung hukumnya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Khusus Guru Non ASN.
“Program ini bukan dari kabupaten, kota, atau provinsi. Ini murni dari pemerintah pusat. Tugas pemerintah daerah hanya memfasilitasi kelengkapan syarat administrasi yang diminta kementerian,” jelasnya.
Ia juga menyebut sejumlah kabupaten seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Pesisir Barat sudah menerima pencairan TPG lebih dulu.
Gindha menegaskan, waktu pengajuan syarat pencairan TPG dari guru non-ASN sangat terbatas.
“Semua dokumen harus sudah diterima Kementerian sebelum 25 Juni 2025. Jadi waktunya sempit. Kami minta semua pihak, termasuk kepala sekolah tempat para guru ini mengajar, bisa membantu,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan khusus kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan Komisi IV DPRD Bandar Lampung untuk ikut memfasilitasi proses tersebut.
“Rencananya kami akan kirim surat permohonan resmi ke wali kota dan ajukan hearing ke Komisi IV. Tujuannya agar semua pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan, bisa duduk bersama mencari solusi,” ungkap Gindha.
Terkait tudingan dari sejumlah pihak, termasuk pengurus DKHI Kota Bandar Lampung, yang menilai langkah pendampingan ini memicu kegaduhan dan melukai instansi terkait, Gindha memberikan klarifikasi.
“Kami hanya mendampingi guru-guru ini secara gratis lewat Lembaga Advokasi Guru Lampung. Kami bekerja berdasarkan surat kuasa, dan KTP hanya digunakan sebagai identitas legal. Tidak ada maksud membuat gaduh apalagi menyalahgunakan data pribadi,” tegasnya.
Gindha menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemkot dan DPRD segera bertindak.
“Kami tidak ingin mengacak-acak Bandar Lampung. Kami hanya ingin hak para guru non-ASN ini bisa tersalurkan. Kami percaya hati baik Bunda Eva dan anggota dewan bisa membantu perjuangan ini,” pungkasnya. (*/vit)
